Berita
Berita Diklat Terbaru
Jakarta – Kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan oleh Setjen DPR RI dalam Program Magang Kampus Merdeka di Gedung Nusantara. Senin (12/09/2022).
Setjen DPR RI dengan dibantu oleh Pusdiklat DPR RI sebagai PIC Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI kembali mengadakan Kuliah Umum pada hari Selasa, 12 September 2022. Kuliah Umum kali ini merupakan kuliah umum sesi kedua yang dilaksanakan mulai jam 13.00 WIB sampai jam 15.00 WIB.
Pada Kuliah Umum sesi kedua Senin kemarin, Setjen DPR RI mendatangkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dr. H. Fadli Zon S.S., M.Sc., dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Ir. H. Achmad Hafisz Tohir sebagai pembicara atau narasumber yang memaparkan materi mengenai Diplomasi Parlemen DPR RI kepada para mahasiswa peserta magang yang mengikuti kuliah umum.
Dalam kegiatan Kuliah Umum ini, Dr. H. Fadli Zon S.S., M.Sc memaparkan bahwa diplomasi parlemen merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Diplomasi adalah bagian dari negara kita. Diplomasi memliki tujuan yang sesuai dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia, yakni kepentingan nasional.
Dr. H. Fadli Zon S.S., M.Sc menegaskan bahwa dalam prosesnya kemerdekaan Indonesia juga didukung oleh diplomasi yang dilakukan seperti mengirimkan perwakilan Indonesia ke New York. Dalam proses diplomasi ini, pihak Indonesia juga mengirimkan bahan diplomasi terkait jalan fisik/perjuangan dari Indonesia, melalui beberapa berita yang dikirimkan melalui radio – radio.
Ketua BKSAP Dr. H. Fadli Zon S.S., M.Sc mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam “The Eight G20 Parliamentary Speaker Summit”. Sidang akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2022 di Jakarta dengan tema “Stranger Parliament for Sustainable Recovery”. Beliau juga menambahkan bahwa sidang tersebut dibagi menjadi 4 sesi yang mencakup isu – isu prioritas. Isu prioritas pertama yang akan dibahas yaitu mengenai “Accelerating Sustainable Development and The Green Economy”. Isu prioritas yang kedua yaitu Emerging Issue Food and Energy Security, and Economy Challenge. Isu prioritas yang ketiga mengenai Effective Parliament. Dan untuk isu prioritas yang keempat yaitu Social Inclusion, Gender Equality, and Women Empowerment.